Pelanggaran data adalah salah satu ancaman keamanan siber yang paling serius dan merugikan bagi organisasi mana pun, termasuk pemerintah. Menurut laporan IBM, biaya rata-rata global dari sebuah pelanggaran data adalah USD 4,35 juta1, dan biaya rata-rata di Amerika Serikat adalah lebih dari dua kali lipatnya, yaitu USD 9,44 juta. Delapan puluh tiga persen organisasi yang disurvei dalam laporan tersebut mengalami lebih dari satu pelanggaran data.
Pelanggaran data dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, kepercayaan, dan kepatuhan bagi organisasi yang terkena dampaknya. Selain itu, pelanggaran data juga dapat membahayakan privasi dan keamanan data pribadi dari para pelanggan, karyawan, mitra, dan warga negara yang terlibat dengan organisasi tersebut. Data pribadi dapat mencakup nomor identitas sosial, nomor rekening bank, data kesehatan, atau data perusahaan lainnya yang sensitif.
Pemerintah Kanada adalah salah satu contoh organisasi yang telah mengalami beberapa pelanggaran data dalam beberapa tahun terakhir. Menurut sebuah artikel dari Security Affairs, pemerintah Kanada telah mengalami setidaknya 144 pelanggaran data yang melibatkan data sensitif dari lebih dari 725.000 warga Kanada sejak November 2018. Pelanggaran data tersebut terjadi di berbagai departemen dan agensi pemerintah, seperti Kesehatan Kanada, Layanan Perbatasan Kanada, Statistik Kanada, dan lainnya.
Beberapa pelanggaran data yang terjadi di pemerintah Kanada disebabkan oleh serangan siber dari pihak luar, seperti peretas, mata-mata, atau aktor negara-negara asing. Misalnya, pada tahun 2020, pemerintah Kanada mengungkapkan bahwa sekitar 9.000 akun pemerintah telah diretas dalam sebuah kampanye phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi dan uang tunai dari program bantuan COVID-19. Pada tahun yang sama, pemerintah Kanada juga mengonfirmasi bahwa sistem emailnya telah diserang oleh kelompok peretas Rusia yang dikenal sebagai Cozy Bear atau APT29.
Namun, tidak semua pelanggaran data yang terjadi di pemerintah Kanada disebabkan oleh serangan siber dari luar. Banyak pelanggaran data yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kelalaian, atau tindakan tidak sah dari pihak dalam, seperti karyawan, kontraktor, atau vendor. Misalnya, pada tahun 2019, seorang karyawan Kesehatan Kanada secara tidak sengaja mengirim email yang berisi data pribadi dari 2.900 orang yang mengajukan klaim untuk obat-obatan langka. Pada tahun yang sama, seorang mantan karyawan Statistik Kanada mengaku bersalah karena mencuri data sensitif dari 3.900 warga Kanada dan menjualnya kepada pihak ketiga.
Pelanggaran data yang terjadi di pemerintah Kanada memiliki dampak yang signifikan bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pemangku kepentingan yang terlibat. Dampak tersebut antara lain:
- Kerugian finansial. Pelanggaran data dapat menimbulkan biaya yang besar bagi pemerintah Kanada, baik dalam bentuk denda, ganti rugi, biaya hukum, biaya investigasi, biaya pemulihan, biaya pencegahan, maupun biaya lainnya. Menurut sebuah studi dari Ponemon Institute, biaya rata-rata dari sebuah pelanggaran data di sektor publik adalah USD 1,64 juta.
- Kerusakan reputasi. Pelanggaran data dapat merusak citra dan kredibilitas pemerintah Kanada di mata publik, media, mitra, dan negara-negara lain. Pelanggaran data dapat menimbulkan persepsi negatif tentang kinerja, profesionalisme, kompetensi, dan integritas pemerintah Kanada dalam melindungi data sensitif yang dipercayakan kepadanya. Pelanggaran data juga dapat menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pelayanan dan kebijakan pemerintah Kanada.
- Gangguan operasional. Pelanggaran data dapat mengganggu operasional dan fungsi pemerintah Kanada, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelanggaran data dapat mengakibatkan penundaan, kesalahan, ketidaksesuaian, atau kegagalan dalam penyampaian layanan, informasi, atau keputusan kepada para pemangku kepentingan. Pelanggaran data juga dapat mempengaruhi ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan data dan sistem yang digunakan oleh pemerintah Kanada.
- Risiko keamanan nasional. Pelanggaran data dapat menimbulkan risiko keamanan nasional bagi Kanada, terutama jika data yang dicuri atau dibocorkan berkaitan dengan rahasia negara, kebijakan luar negeri, pertahanan, intelijen, atau infrastruktur kritis. Pelanggaran data dapat membuka peluang bagi pihak-pihak yang bermusuhan untuk mengancam, memanipulasi, atau menyerang kepentingan nasional Kanada. Pelanggaran data juga dapat mengurangi kemampuan pemerintah Kanada untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan negara-negara sekutu dalam menangani isu-isu keamanan global.
- Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran data dapat melanggar hak asasi manusia dari para warga Kanada yang data pribadinya terlibat dalam pelanggaran tersebut. Hak asasi manusia yang dapat terlanggar antara lain hak atas privasi, hak atas perlindungan hukum, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya. Pelanggaran data dapat menyebabkan diskriminasi, pelecehan, penipuan, pencurian identitas, pemerasan, atau bahkan kekerasan fisik terhadap para korban pelanggaran data.
Bagaimana Cara Mencegah dan Mengatasi Pelanggaran Data?
Pelanggaran data adalah sebuah fenomena yang kompleks dan dinamis, yang membutuhkan upaya bersama dan terpadu dari berbagai pihak untuk mencegah dan mengatasinya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kanada dan para pemangku kepentingan lainnya adalah:
- Meningkatkan kesadaran dan edukasi. Pemerintah Kanada dan para pemangku kepentingan lainnya harus meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang ancaman, dampak, dan cara-cara mencegah dan mengatasi pelanggaran data. Kesadaran dan edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, webinar, newsletter, poster, video, atau game. Kesadaran dan edukasi harus ditujukan kepada semua lapisan organisasi, mulai dari pimpinan, manajer, karyawan, kontraktor, vendor, hingga pelanggan dan warga negara.
- Menerapkan standar dan kebijakan keamanan. Pemerintah Kanada dan para pemangku kepentingan lainnya harus menerapkan standar dan kebijakan keamanan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tujuan organisasi. Standar dan kebijakan keamanan harus mencakup aspek-aspek seperti identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan dari pelanggaran data. Standar dan kebijakan keamanan harus disosialisasikan, diimplementasikan, dimonitor, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkala.
- Menggunakan teknologi dan alat keamanan. Pemerintah Kanada dan para pemangku kepentingan lainnya harus menggunakan